Penasehat Hukum Terduga Penghambat Investasi 50 Triliun di Cilegon Angkat Bicara

ayuamalia, 04 Nov 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Kota Serang - Menanggapi pemberitaan beberapa media online pada Jumat (11/10/2019) lalu, Alvon Kurnia Palma SH selaku penasehat hukum dari MH, oknum yang diduga sebagai mafia tanah oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional angkat bicara.

Alvon yang ditemui awak media di Kantor Kejaksaan Tinggi Banten, Senin (4/11/2019) mengatakan bahwa, jika ditemukan atau diketahui palsu, itu kapan kejadian pemalsuannya dan yang mengatakan palsu itu siapa. Harusnya yang menyatakan kepalsuan itu adalah lembaga negara, misalnya Puslabfor. 

"Jika klien saya dikatakan melakukan pemalsuan dokumen, itu kapan kejadiannya. Dan yang menyatakan palsu itu siapa?.., harusnya yang menyatakan palsu itu Lembaga Negara, misalnya Puslabfor," terang Alvon.
Alvon menyayangkan kliennya di cap mafia tanah. Kalau dibilang mafia tanah, harusnya sudah ada keputusan yang inkrah baru bisa dikatakan mafia tanah.

"Kalau dibilang mafia tanah, harusnya kan sudah ada keputusan yang inkrah dulu, baru bisa dikatakan mafia tanah, nah ini klien saya belum apa-apa sudah dibilang sebagai mafia tanah. Artinya ini kan tidak mengacu pada sistem hukum asas praduga tak bersalah," tambah Alvon.

Alvon mengatakan ada kejanggalan dalam proses hukum kliennya. "Saya melihat ada kejanggalan dalam proses hukum klien saya. Beberapa waktu yang lalu klien saya dibawa ke kantor Kementrian ATR Jakarta, dan saya tidak tahu klien saya dibawa oleh siapa dan dalam rangka apa. Makanya saya minta klarifikasi kepada kepolisian dan juga kepada BPN, dalam kapasitas apa dan sebagai apa. Apakah dalam proses penyidikan?, kalau masih dalam proses penyidikan, kenapa saya sebagai PH tidak diberitahu, lalu kalau terjadi apa-apa pada klien saya, siapa yang akan bertanggung jawab?".

"Menariknya, setelah klien saya dibawa ke Jakarta, muncul pemberitaan bahwa Kepolisian telah menangkap mafia tanah yang merugikan investasi senilai 50 Triliun di Cilegon. Kemudian setelah itu ada pengumuman kabinet. Sampai saat ini bukti yang ada adalah overlap kepemilikan tanah antara klien saya dengan PT. Krakatau Steel, bukan pasal 263 tentang pemalsuan dokumen," tutup Alvon. (Amel)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu